KUR tepat sasaran menjadi sorotan Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Golkar, Andhika Satya Wasistho, yang meminta pemerintah memperbaiki skema penyaluran Kredit Usaha Rakyat agar lebih efektif dan berkelanjutan. Ia mengapresiasi capaian penyaluran KUR hingga November 2025 yang telah menyentuh 83% dari target nasional, sebuah indikator kuat komitmen pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
KUR 83% dari target nasional dinilai Andhika sebagai peluang besar untuk membuka lapangan kerja baru, khususnya di wilayah perdesaan dan pinggiran kota. Kedua wilayah ini selama ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi rakyat dan bergantung pada dukungan pembiayaan agar usaha lokal dapat terus berkembang.
KUR masih berorientasi target angka, menurut Andhika, karena lembaga penyalur terutama bank-bank Himbara masih fokus mengejar jumlah debitur baru. Ia menegaskan bahwa pendekatan kuantitatif ini tidak diimbangi dengan pendampingan memadai bagi para penerima KUR.
“Bank Himbara tidak hanya mengejar target debitur baru, tetapi harus memastikan adanya pendampingan yang jelas dan terukur bagi debitur,” ujarnya dalam keterangan pers, Kamis (20/11).
Minimnya pendampingan UMKM menjadi salah satu penyebab pelaku usaha kesulitan mengelola kredit secara optimal. Andhika menilai kondisi ini membuat banyak UMKM sulit mempertahankan keberlanjutan usaha meski mendapat akses pembiayaan.
Keterlibatan Bumdesma dalam penyaluran KUR menjadi usulan konkret Andhika. Ia mendorong pemerintah memberikan porsi penyaluran KUR melalui Badan Usaha Milik Desa Bersama serta Bank Perekonomian Rakyat untuk memperkuat tata kelola pembiayaan UMKM. Menurutnya, Bumdesma lebih memahami kondisi sosial ekonomi desa, termasuk karakteristik usaha lokal, sehingga mampu menekan risiko kredit.
KUR melalui Bumdesma diyakini dapat lebih tepat sasaran, berisiko rendah, dan mendorong pemberdayaan ekonomi desa secara lebih merata. Skema ini dipandang mampu menutup berbagai celah penyaluran KUR yang selama ini belum menjangkau kebutuhan spesifik masyarakat desa.
Peran PT Jamkrindo (Persero) juga mendapat sorotan positif. Andhika menyebut Jamkrindo memiliki posisi strategis sebagai lembaga penjamin yang menjembatani UMKM yang belum bankable namun memiliki potensi usaha produktif. Ia menilai kontribusi Jamkrindo penting bagi pelaku usaha kecil yang terkendala agunan atau syarat perbankan.
Kementerian UMKM RI diminta memperkuat koordinasi, terutama lintas kementerian dan lembaga, agar penyaluran KUR berlangsung lebih cepat, tepat, dan berkelanjutan.
“Kementerian UMKM harus menjadi hub yang menghubungkan seluruh pemangku kepentingan agar Bumdesma dapat diberdayakan dan KUR benar-benar memberikan dampak bagi ekonomi kerakyatan,” pungkasnya.